Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, saat foto bersama usai pertemuan dengan PJ Gubernur Banten, Bawaslu, dan KPU di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (13/11/2024). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Serang - Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Gubernur Banten untuk memeriksa dan memastikan kesiapan serta persiapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya di Provinsi Banten, agar dapat berjalan dengan lancar.

Ketua Komisi II DPR RI, yang juga menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten Banten dalam mengawal dan memastikan gelaran pilkada. Ia menilai dukungan tersebut sangat baik, baik dari segi sarana prasarana, pendanaan, maupun dukungan lainnya.

"Kami senang dengan dukungan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang baik dalam hal pendanaan, sarana prasarana, dan dukungan lainnya, termasuk dari pihak keamanan, baik Polri maupun TNI. Alhamdulillah, aparat penegak hukum juga hadir untuk mensukseskan gelaran pilkada tahun ini," ujar Rifqi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bersama PJ Gubernur Banten, Bawaslu, dan KPU di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (13/11/2024).

Lebih lanjut, legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini berharap peran serta masyarakat dapat mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2024. "Saya berharap masyarakat tidak hanya aktif datang ke TPS pada 27 November 2024, tetapi juga memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan cara memilih yang benar," ucapnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga berharap adanya sinkronisasi antara Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih dengan Pemerintah Pusat. "Kita berharap adanya sinkronisasi antara Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih dengan pemerintah pusat, termasuk kami di DPR RI, agar program-program mereka sejalan dengan visi Presiden," ujar Rifqi.

Terkait dengan isu netralitas ASN, pejabat, dan penjabat, Rifqi meminta agar masyarakat, khususnya awak media, melaporkan kecurangan tersebut sehingga dapat diproses dan mendapatkan kepastian hukum, serta tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

"Saya kira ini isu yang banyak terdengar, soal netralitas ASN dan pejabat, termasuk penjabat. Saya berharap media tidak hanya memberitakan, tetapi juga melaporkan agar tidak menjadi bola liar yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu," tutupnya. (mf/aha)